Kotabaru,KabarOnenews.com- Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat penurunan angka stunting di daerah.
Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Persiapan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Ruang Rapat Pusat Ide Bapperida, Kamis (5/6/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kotabaru, Eka Saprudin. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa penanganan stunting masih menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah.
“Semua daerah pasti ingin angka stuntingnya turun. Tahun lalu kita berada di angka 20,1 persen, dan target kita tahun ini mendekati standar nasional, paling tidak mencapai 18 persen,” ungkap Eka.
Ia juga menekankan pentingnya penilaian kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan aksi konvergensi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Tim P3S (Percepatan, Pencegahan, dan Penurunan Stunting).
“Harapannya kita bisa lebih fokus dalam menurunkan angka stunting. Jika bisa di bawah standar nasional, itu sangat luar biasa. Tapi yang jelas, target kita tetap di angka 18 persen,” tegasnya.
Kepala Bapperida Kotabaru, Rurien Srihardjanti, turut menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendukung upaya penurunan stunting dengan pendekatan berbasis kajian.
“Kami akan membuat kajian supaya stunting tidak kembali terjadi di lokasi-lokasi prioritas yang sudah ditentukan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Sri Sulistyani menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting.
“Keberhasilan dalam menurunkan stunting tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja. Diperlukan koordinasi yang kuat antar sektor, termasuk peran serta dunia usaha dan instansi vertikal,” katanya.
Sri juga menyoroti pentingnya implementasi delapan aksi konvergensi yang akan dinilai, termasuk intervensi spesifik dan sensitif, serta dukungan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak.
Dalam rapat ini juga dibahas persiapan teknis menjelang penilaian, seperti pembuatan poster, video dokumentasi, konten presentasi, dan pengumpulan data pendukung.
Penilaian kinerja dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dijadwalkan berlangsung pada 10–11 Juni 2025.
Turut hadir dalam rapat ini antara lain Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Minggu Basuki, Kepala Dinkes, Perwakilan Diskominfo, serta perwakilan instansi terkait lainnya.(HRB)
By; Herpani
