Oleh: Dr. H. Abid Muhtarom, SE., SPd., MSE
Dekan FEB UNISLA / Wakil Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan
Lamongan, KabarOne News com-Pariwisata selama ini diposisikan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Pemerintah dan pelaku industri kerap menempatkannya sebagai sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat penerimaan devisa. Secara statistik, capaian pariwisata Indonesia dalam dua tahun terakhir memang menunjukkan tren yang relatif positif. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara telah melampaui ratusan juta perjalanan per tahun, sementara kunjungan wisatawan mancanegara terus bergerak naik pascapandemi.
Namun, di balik capaian tersebut, tersimpan sebuah ironi yang semakin dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelas menengah. Dalam praktiknya, berwisata ke luar negeri terutama ke negara-negara Asia Tenggara sering kali terasa lebih terjangkau, lebih mudah, dan lebih pasti dibandingkan berwisata di dalam negeri sendiri. Paradoks inilah yang perlu dibaca secara jernih dan dijadikan bahan refleksi bersama.
Dari sisi biaya transportasi, perbandingan menjadi sangat nyata. Tiket penerbangan internasional jarak pendek seperti Jakarta–Singapura, Surabaya–Kuala Lumpur, atau Jakarta–Bangkok, dalam banyak kesempatan justru dapat diperoleh dengan harga yang relatif kompetitif. Sebaliknya, penerbangan domestik menuju destinasi unggulan nasional pada musim liburan kerap mengalami lonjakan harga yang signifikan. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa bepergian ke luar negeri tidak selalu identik dengan biaya yang lebih mahal, sementara perjalanan domestik justru semakin sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat.
Persoalan biaya juga berlanjut di tingkat destinasi. Pada musim puncak, harga akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal di beberapa destinasi wisata dalam negeri meningkat tajam. Kenaikan ini sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan maupun kenyamanan. Di sisi lain, sejumlah negara tetangga menawarkan kepastian harga dan tata kelola destinasi yang lebih konsisten. Paket wisata disusun secara transparan, akses transportasi jelas, dan wisatawan dapat memperkirakan total pengeluaran sejak awal perjalanan. Bagi wisatawan modern yang rasional, kepastian semacam ini menjadi pertimbangan penting dalam menentukan tujuan wisata.
Data perjalanan penduduk Indonesia ke luar negeri yang menunjukkan kecenderungan meningkat patut dibaca sebagai sinyal pergeseran preferensi. Masyarakat tidak berhenti berwisata, tetapi mulai mencari alternatif yang dianggap lebih efisien secara ekonomi dan waktu. Dalam konteks ini, potensi kebocoran devisa menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Belanja wisata yang seharusnya berputar di dalam negeri justru mengalir ke luar, sementara pelaku usaha lokal kehilangan peluang pertumbuhan.
Aksesibilitas turut memperkuat perbandingan tersebut. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand unggul dalam penyediaan transportasi publik yang terintegrasi. Bandara, pusat kota, dan kawasan wisata terhubung dengan moda transportasi yang mudah diakses, terjadwal dengan baik, dan berbiaya terukur. Sebaliknya, di banyak destinasi wisata Indonesia, keterbatasan transportasi publik masih menjadi kendala. Ketergantungan pada kendaraan sewa, infrastruktur yang belum merata, serta minimnya integrasi antar moda membuat perjalanan wisata menjadi lebih mahal dan kurang nyaman.
Kondisi ini mulai memengaruhi daya saing destinasi unggulan nasional. Menjelang Tahun Baru 2026, muncul indikasi adanya perlambatan kunjungan wisatawan asing ke Bali. Meski Bali tetap memiliki daya tarik yang kuat, faktor biaya hidup, kepadatan lalu lintas, serta persepsi sebagai destinasi yang semakin mahal mulai memengaruhi keputusan wisatawan. Ketika destinasi lain di kawasan Asia Tenggara menawarkan pengalaman yang sebanding dengan biaya dan akses yang lebih bersahabat, maka keunggulan Bali tidak lagi bersifat absolut.
Dari perspektif ketenagakerjaan dan ekonomi daerah, situasi ini memerlukan perhatian serius. Pariwisata tidak hanya berkaitan dengan jumlah kunjungan, tetapi juga dengan keberlanjutan pendapatan dan kesejahteraan pekerja. Ketika belanja wisata melemah atau berpindah ke luar negeri, dampaknya akan dirasakan langsung oleh pelaku UMKM, pekerja sektor jasa, dan ekonomi lokal. Sebagai bagian dari Dewan Pengupahan daerah, saya melihat bahwa melemahnya sektor pariwisata pada akhirnya akan memengaruhi daya tahan upah dan kualitas pekerjaan di tingkat lokal.
Data yang tersedia seharusnya menjadi dasar evaluasi kebijakan. Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, tetapi menghadapi tantangan serius dalam hal struktur biaya, efisiensi transportasi, dan tata kelola destinasi. Tanpa upaya sistematis untuk menata ulang harga transportasi domestik, mengendalikan lonjakan biaya di destinasi wisata, serta memperbaiki akses dan integrasi transportasi, paradoks pariwisata ini akan semakin menguat.
Pariwisata Indonesia tidak kalah indah, tetapi berisiko kalah bersaing jika aspek keterjangkauan dan kenyamanan terus diabaikan. Inilah saatnya menjadikan data sebagai pijakan untuk berbenah, bukan sekadar bahan laporan. Sebab, tidak ada ironi yang lebih tajam daripada negeri yang kaya akan pesona, tetapi ditinggalkan warganya sendiri karena pilihan berwisata ke luar negeri terasa lebih masuk akal.
