Lamongan, KabarOne News com— Suasana ruang rapat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan pagi ini terasa dinamis dan penuh semangat kolaboratif. Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka rapat koordinasi dan konsolidasi antarunsur terkait, guna memperkuat sinergi serta merumuskan arah kebijakan dan target pengupahan tahun 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan pandangan antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan serikat pekerja demi terciptanya sistem pengupahan yang berkeadilan, adaptif, dan berkelanjutan di daerah.
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, Bapak Zamroni, yang sekaligus membuka kegiatan Selasa,(11/11/2025)dengan sambutan penuh makna. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa pengupahan merupakan aspek vital dalam hubungan industrial yang sehat. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk menghasilkan keputusan yang objektif dan berpihak pada kesejahteraan bersama. “Kita ingin kebijakan pengupahan 2026 tidak hanya menjadi angka nominal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan keseimbangan antara kemampuan dunia usaha dan kebutuhan hidup layak bagi pekerja,” ujarnya.
FGD kali ini dihadiri oleh berbagai unsur strategis, antara lain Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Selain itu, turut hadir wakil ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan, Dr. Abid Muhtarom, SE., MSE, yang juga merupakan akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Lamongan (FEB UNISLA).
Dalam paparannya, Dr. Abid menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data dalam menentukan kebijakan pengupahan. Ia menekankan bahwa setiap keputusan harus didukung oleh hasil riset dan analisis komprehensif, baik dari sisi makroekonomi, produktivitas tenaga kerja, maupun kondisi riil dunia usaha di tingkat lokal. “Kita tidak bisa lagi sekadar mendiskusikan angka upah tanpa memahami dinamika ekonomi dan sosial yang melingkupinya. Pengupahan 2026 harus menjadi refleksi dari keseimbangan antara produktivitas dan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan turut menyampaikan laporan terkini terkait indikator ekonomi daerah, termasuk inflasi, pertumbuhan sektor industri, dan tingkat pengangguran terbuka. Data tersebut menjadi rujukan penting bagi Dewan Pengupahan untuk menentukan formula yang paling tepat dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun mendatang. Berdasarkan pemaparan BPS, Lamongan menunjukkan tren pertumbuhan positif di sektor industri pengolahan dan perdagangan, meski di sisi lain masih terdapat tantangan dalam stabilitas harga bahan pokok dan daya serap tenaga kerja pasca pandemi.
Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menggarisbawahi bahwa peningkatan daya saing industri lokal sangat bergantung pada keseimbangan biaya tenaga kerja dengan efisiensi produksi. Kenaikan upah yang tidak diimbangi dengan produktivitas, menurut mereka, dapat berdampak pada daya saing usaha kecil dan menengah. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk melindungi hak pekerja dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.
Dari sisi Dinas Koperasi dan UMKM, perhatian utama diarahkan pada sektor usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian Lamongan. Dinas ini menilai bahwa kebijakan pengupahan harus mempertimbangkan kemampuan sektor UMKM agar tidak terbebani secara finansial, namun tetap mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja. Pendekatan bertahap, pelatihan produktivitas, dan peningkatan digitalisasi UMKM menjadi strategi penting untuk menjaga keseimbangan tersebut.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengemukakan pandangan bahwa pengusaha pada prinsipnya mendukung penyesuaian upah yang rasional dan terukur, sejauh kebijakan tersebut disertai dengan upaya pemerintah untuk menciptakan efisiensi biaya produksi dan insentif usaha. “Kami ingin menciptakan hubungan industrial yang harmonis, bukan konfrontatif. Kuncinya ada pada dialog dan transparansi,” ujar salah satu perwakilan APINDO.
Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menegaskan bahwa perjuangan upah layak harus tetap menjadi prioritas utama. Serikat pekerja menilai bahwa kenaikan upah tidak semata-mata urusan ekonomi, melainkan bagian dari upaya menjaga martabat dan kesejahteraan buruh. Dalam pandangan mereka, kebijakan pengupahan 2026 hendaknya juga memperhatikan faktor sosial, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar keluarga pekerja.
FGD berjalan dinamis dengan sesi tanya jawab yang produktif antara peserta. Setiap pihak diberi kesempatan menyampaikan pandangan, kendala, dan solusi atas dinamika pengupahan di lapangan. Diskusi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya:
1. Meningkatkan koordinasi data lintas lembaga untuk memperkuat basis penetapan UMK 2026.
2. Mendorong kolaborasi akademisi dalam analisis dampak pengupahan terhadap ekonomi lokal.
3. Memperkuat program pelatihan keterampilan dan produktivitas pekerja.
4. Menyusun roadmap pengupahan jangka menengah yang adaptif terhadap kondisi ekonomi regional.
Menutup kegiatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Zamroni, menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak. Ia menekankan bahwa FGD ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bagian dari proses reflektif dan partisipatif dalam membangun keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan. “Kita berharap hasil diskusi hari ini bisa menjadi landasan kuat bagi rekomendasi UMK 2026 yang realistis, berkeadilan, dan menyejahterakan semua pihak,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Abid Muhtarom juga menambahkan bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk menjaga komunikasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, maupun organisasi pekerja. Menurutnya, sinergi tripartit inilah yang menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. “Kita sedang membangun budaya dialog, bukan sekadar negosiasi. Dengan komunikasi yang sehat dan berbasis data, kita bisa menciptakan kebijakan yang tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata masyarakat,” tuturnya.
Kegiatan FGD Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan ini menegaskan semangat kolaborasi yang kuat antarinstansi dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi, diharapkan kebijakan pengupahan tahun 2026 akan menjadi refleksi dari kemajuan sosial ekonomi Lamongan yang inklusif dan berdaya saing tinggi.
Melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja, Lamongan kembali menunjukkan komitmennya sebagai daerah yang adaptif terhadap perubahan, berorientasi pada kesejahteraan, dan bertekad mewujudkan hubungan industrial yang harmonis untuk masa depan yang lebih baik.(*).
