Tanah Bumbu, KabarOneNews.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja gabungan komisi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar), Jumat (03/10/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Makhruri, didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya. Hadir pula jajaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Bumbu. Agenda utama rapat membahas ketersediaan unit mobil pemadam kebakaran di setiap kecamatan serta jumlah personel yang bertugas.
Makhruri dalam pembukaannya menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait kejadian kebakaran yang melanda SD Wonorejo di Kecamatan Kusan Hulu beberapa waktu lalu. Banyak anggota DPRD menerima aduan langsung dari masyarakat mengenai keterlambatan penanganan kebakaran akibat jarak tempuh unit Damkar yang jauh.
Kabid Damkar Satpol PP, Siti Aisyah, mewakili instansi menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penanganan di Kusan Hulu. Ia menjelaskan, saat ini belum tersedia posko Damkar di wilayah tersebut. Menurutnya, pada 13 November 2024 pihaknya telah mengajukan permohonan hibah tanah untuk pembangunan posko di enam kecamatan. Dari enam permohonan tersebut, baru Kecamatan Teluk Kepayang dan Kecamatan Kuranji yang memberikan hibah tanah sehingga di tahun 2025 melalui perubahan anggaran akan dibangun dua posko baru di wilayah tersebut.
Siti Aisyah menambahkan, hingga kini masih ada tiga kecamatan yang belum memiliki posko Damkar, yakni Kusan Tengah, Karang Bintang, dan Kusan Hulu. Untuk Kusan Hulu, pihaknya masih menunggu hasil musyawarah desa terkait hibah tanah. Sementara itu, Kecamatan Karang Bintang telah bersedia menghibahkan tanah, namun belum dapat direalisasikan karena prioritas pembangunan posko difokuskan pada daerah yang jauh dari pusat kota.
Saat ini terdapat 8 posko Damkar yang tersebar di 7 kecamatan dengan total personel 166 orang, terdiri dari 25 PNS, 115 tenaga P3K, dan 26 non-ASN. Distribusi personel terbanyak berada di wilayah pusat kota Simpang Empat sebanyak 30 orang, sementara kecamatan lain seperti Batulicin, Satui, Kusan Hilir, Gunung Tinggi, Sungai Loban, Angsana, dan Mentewe memiliki antara 11 hingga 29 personel.
Dalam rapat, anggota DPRD Harmanudin menekankan pentingnya kesiapan personel dan unit di setiap kecamatan, terutama lima kecamatan yang belum memiliki armada, yaitu Kuranji, Teluk Kepayang, Kusan Tengah, Karang Bintang, dan Kusan Hulu. Ia mengusulkan agar armada dari kecamatan yang memiliki kelebihan unit dapat dialihkan sementara ke wilayah yang belum memiliki posko.
Makhruri menambahkan bahwa untuk jangka pendek, perlu adanya penempatan unit Damkar sementara di Kecamatan Kusan Hulu guna menjawab keresahan masyarakat. Ia juga menyarankan agar ke depan dapat melibatkan relawan atau masyarakat setempat yang diberi pelatihan dasar untuk membantu operasional di kecamatan yang jauh dari pusat kota.
Di akhir rapat, Makhruri membacakan kesimpulan hasil pembahasan. Ia menyampaikan bahwa untuk penanganan pertama, unit pemadam kebakaran sementara akan digeser dari kecamatan lain untuk ditempatkan di Kecamatan Kusan Hulu.
Selanjutnya, bagi kecamatan yang telah mendapatkan anggaran posko pada perubahan APBD 2025, diminta agar segera direalisasikan.
Kemudian, terkait penempatan personel, akan dilakukan pengaturan dengan memaksimalkan personel yang sudah ada.
Terakhir, mengenai hibah tanah dari kecamatan yang belum menyediakan, akan dijadwalkan rapat koordinasi lebih lanjut bersama para camat. (Oksa)
