Kotabaru,KabarOnenews.com – DPRD Kabupaten Kotabaru menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan nelayan dengan memfasilitasi penyelesaian persoalan keterlambatan penerbitan dokumen kapal melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (9/11/2026).
RDP yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru dengan menghadirkan perwakilan nelayan, pemerintah daerah, serta instansi terkait.
Pertemuan ini menjadi wadah untuk mencari solusi atas persoalan administrasi perkapalan yang telah berlarut-larut selama berbulan-bulan dan berdampak terhadap aktivitas melaut serta meningkatnya biaya operasional nelayan.
Dalam RDP tersebut, Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili warga dan kelompok nelayan, menyampaikan keluhan terkait lambatnya proses penerbitan dokumen kapal. Kondisi tersebut membuat sejumlah nelayan kesulitan menjalankan aktivitas penangkapan ikan secara normal.
Menanggapi aspirasi tersebut, DPRD Kotabaru menekankan pentingnya penyelesaian yang berpihak pada kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Sebab, persoalan dokumen kapal tidak hanya berdampak kepada pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal (ABK) dan keluarga nelayan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut.
Kepala KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin yang diwakili Kasi SHSK KSOP Batulicin, Afzhal, S.Sit., M.Mar.E., menjelaskan bahwa kendala penerbitan dokumen berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., menyampaikan adanya kebijakan toleransi terkait rekomendasi BBM bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Dukungan juga disampaikan Kasat Polairud Kotabaru, M. Rifani. Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam membantu menyelesaikan persoalan administrasi kapal nelayan sekaligus mendukung pengawasan aktivitas pelayaran.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti menyampaikan sejumlah kesepakatan sebagai tindak lanjut penyelesaian persoalan tersebut.
Di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mempercepat proses penerbitan sertifikat kapal, serta mendorong nelayan segera melengkapi dokumen perikanan yang dipersyaratkan.
Selain itu, Dinas Perikanan Kotabaru juga akan membantu koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan guna mempercepat penyelesaian administrasi yang menjadi kewenangan provinsi.
Melalui RDP ini, DPRD Kotabaru berharap seluruh pihak dapat bersinergi sehingga persoalan dokumen kapal nelayan segera dituntaskan.
Dengan demikian, kepastian administrasi, keselamatan pelayaran, serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir dapat tetap terjaga.
