Tanah Bumbu, KabarOneNews.com — Persoalan dunia pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu kembali menjadi sorotan. Mulai dari nasib guru honorer, realisasi anggaran, hingga proyek sekolah yang masih berstatus tunda bayar dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPRD Tanah Bumbu bersama Dinas Pendidikan, Kamis (07/05/2026).
Rapat yang digelar di ruang rapat DPRD Tanah Bumbu itu dipimpin Ketua Komisi I, H Boby Rahman, SH, MH, dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Amiluddin, S.Pd., MM, beserta jajaran.
Sejak awal rapat, Komisi I langsung mempertanyakan realisasi program pendidikan triwulan pertama tahun anggaran 2026. DPRD meminta penjelasan rinci terkait capaian kegiatan, serapan anggaran, hingga berbagai persoalan yang masih terjadi di lapangan.
Kepala Dinas Pendidikan Amiluddin menjelaskan kegiatan yang telah terealisasi merupakan program rutin seperti BOS, BOP, kegiatan operasional sekolah lainnya, hingga pelaksanaan ujian sekolah yang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Meski ujian nasional telah ditiadakan, pihaknya tetap menerapkan standar penilaian tingkat kabupaten.
Namun, ia mengakui beberapa kegiatan seperti bimtek masih proses walupun realisasi keungannya belum ada karena baru mulai dilaksakan pada bulan Mei 2026. Menurutnya, realisasi fisik kegiatan pendidikan umumnya baru terlihat pada triwulan ketiga.
Sorotan paling tajam muncul saat membahas nasib guru honorer. H Boby Rahman mempertanyakan apakah masih ada tenaga honorer di sekolah selain PPPK paruh waktu.
Menjawab hal itu, Amiluddin mengungkapkan sempat terjadi polemik pada awal 2025 setelah muncul aturan yang melarang pembayaran honorer melalui APBD. Kondisi itu berdampak pada ratusan guru yang selama ini membantu proses belajar mengajar.
Dinas Pendidikan kemudian mencari solusi dengan memasukkan pembiayaan 563 guru honorer swasta dan madrasah melalui dana pendamping BOS atau BOP. Langkah tersebut dilakukan agar para guru tidak kehilangan penghasilan.
Selain itu, sekitar 800 tenaga pendidik telah diangkat menjadi PPPK. Meski demikian, masih tersisa sekitar 600 hingga 700 tenaga non-ASN yang sebagian besar berada di sekolah negeri.
Tak hanya soal guru, DPRD juga menyoroti proyek pendidikan yang masih berstatus tunda bayar sejak 2024. Amiluddin menyebut beberapa pekerjaan yang masuk dalam tunda bayar di antaranya pembangunan SMP Negeri 1 Kusan Hilir sekitar Rp700 juta, SMP Batulicin sekitar Rp400 juta, serta pekerjaan di tingkat SD senilai kurang lebih Rp185 juta. Total tunda bayar tersebut mencapai sekitar Rp1,3 miliar.
Menurutnya, proyek tersebut tetap dilanjutkan karena sudah dimanfaatkan masyarakat dan digunakan pihak sekolah. Oleh karena itu, pihaknya akan kembali mengusulkan anggarannya pada perubahan mendatang serta berupaya mencari celah anggaran agar kewajiban pembayaran dapat diselesaikan.
Di sisi lain, anggota DPRD Sarniah, ST, menyoroti kendaraan antar jemput siswa yang dinilai tidak layak, terutama di sejumlah pondok pesantren dan sekolah swasta. Ia meminta Dinas Pendidikan melakukan pengawasan lebih ketat demi keselamatan anak-anak sekolah.
Di akhir rapat, anggota Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Makhruri, SE., M.IP., , memberikan apresiasi terhadap respons cepat Dinas Pendidikan dalam menangani berbagai persoalan sekolah. Meski demikian, ia meminta evaluasi kepala sekolah serta pemerataan tenaga pendidik terus ditingkatkan agar mutu pendidikan di Tanah Bumbu semakin berkembang.
Pertemuan tersebut kemudian ditutup oleh Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, H Boby Rahman, dengan harapan seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan berbagai kendala di sektor pendidikan segera mendapat solusi. (Oksa)
