Kotabaru,KabarOnenews.com – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kotabaru Tahun 2027 mulai bergulir.
Konfederasi Serikat Buruh Serbusaka Kotabaru turut mengawal proses tersebut dengan mengajukan sejumlah usulan kenaikan upah serta membawa hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan pertimbangan.
Wakil Ketua Serbusaka Kotabaru, Hasan, hadir di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotabaru, Jumat (20/11/2026), menjelang pelaksanaan rapat Dewan Pengupahan Kabupaten.
“Hari ini kami mengawal rapat kenaikan UMK untuk tahun 2027,” ujar Hasan kepada awak media di Jalan Veteran KM 02 Nomor 223.
Pembahasan penetapan upah minimum tersebut mengacu pada undangan Dewan Pengupahan Kabupaten Kotabaru melalui surat Nomor 001/DEPEKAB/XI/2026 tertanggal 19 November 2026.
Hasan mengungkapkan, Serbusaka telah mengantongi data kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan nilai alfa sebesar 8,87 persen. Berdasarkan data tersebut, UMP berada di angka Rp4.055.220 atau mengalami kenaikan sekitar Rp330.220.
Berangkat dari angka tersebut, Serbusaka mengusulkan pengali 0,9 hingga 1,0 dalam perhitungan UMK Kotabaru 2027. Usulan ini diharapkan dapat mendorong besaran UMK berada di atas UMP.
Dari skema perhitungan yang diajukan, Serbusaka mengusulkan UMK Kotabaru sebesar Rp4.282.068, dengan kenaikan sekitar Rp377.423.
Tidak hanya upah minimum umum, Serbusaka juga mendorong perhatian terhadap upah minimum sektoral, khususnya bagi pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.
“Untuk sektor, kami meminta di angka 9 persen menjadi Rp4.302.068, dengan selisih kenaikan sekitar Rp398.062,” jelas Hasan.
Selain mengajukan perhitungan berdasarkan persentase kenaikan, Serbusaka turut membawa hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan secara mandiri di sejumlah pasar.
Hasil survei tersebut menunjukkan kebutuhan hidup bulanan untuk satu orang berkisar Rp4,8 juta bagi pekerja lajang hingga Rp6,8 juta sebagai angka tertinggi. Sementara rata-rata kebutuhan hidup layak tercatat mencapai Rp6.006.586.
Menurut Hasan, data KHL tersebut penting menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum, agar kebijakan pengupahan tidak hanya berpatokan pada formula kenaikan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan riil para pekerja.
Ia menyebut, Serbusaka telah mempersiapkan survei tersebut sejak jauh hari. Bahkan, sebelumnya pihaknya sempat mengajak instansi terkait untuk melakukan survei bersama.
Namun, rencana itu terkendala belum tersedianya regulasi maupun anggaran dari pemerintah. “Kami mempersiapkan dari jauh-jauh hari,” tegasnya.
Karena itu, Serbusaka akhirnya berinisiatif turun langsung ke sejumlah pasar untuk menghimpun data kebutuhan hidup masyarakat sebagai bahan pembanding dalam pembahasan pengupahan.
“Akhirnya atas inisiatif sendiri, kami turun langsung ke pasar untuk menghimpun data KHL,” pungkasnya.
Serbusaka berharap berbagai usulan dan data survei yang disampaikan dapat menjadi pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten dalam merumuskan UMK dan UMSK Kotabaru 2027.
Dengan demikian, kebijakan upah minimum yang ditetapkan nantinya diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap pekerja sekaligus lebih mendekati kebutuhan hidup layak di Kabupaten Kotabaru.



















