Tanah Bumbu , KabarOne News com– Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya menyoroti minimnya serapan tenaga kerja putra daerah di perusahaan yang beroperasi di Tanah Bumbu, termasuk di PT Putra Perkasa Abadi (PT PPA). Ia menyebut masih banyak tenaga kerja dari luar daerah yang bekerja, sementara putra daerah dinilai belum terakomodir secara maksimal. Senin, (02/03/2026).
Rapat tersebut menghadirkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan Wilayah Tanah Bumbu, manajemen PT PPA, serta SBPP. Agenda utama membahas larangan pendampingan advokat serikat, sementara serapan tenaga kerja putra daerah juga menjadi sorotan.
Dalam penyampaiannya, Andi Erwin juga menyinggung tingginya angka pengangguran di Tanah Bumbu meski banyak perusahaan tambang beroperasi di wilayah tersebut. Ia meminta data resmi jumlah putra daerah yang bekerja di PT PPA untuk dilakukan pencermatan.
Ia menegaskan pentingnya kewajiban perusahaan mengakomodir tenaga kerja asli Tanah Bumbu serta memastikan data yang disampaikan benar-benar valid.
Perwakilan PT PPA menjelaskan bahwa berdasarkan pengecekan bersama Dinas Tenaga Kerja Tanah Bumbu tahun lalu, tenaga kerja dari data Kalimantan Selatan di perusahaan tersebut mencapai 54 persen. Angka itu masih kurang enam persen dari target 60 persen, dan 54 persen tersebut merupakan keseluruhan karyawan putra daerah Tanah Bumbu.
Manajemen perusahaan menyampaikan saat ini sedang berjalan program FODP untuk mencetak operator dari tenaga non-skill putra daerah. Tahun ini ditargetkan 30 operator tambahan. Untuk mendukung operasional, sementara dilakukan mutasi tenaga dari luar daerah sembari proses pelatihan berjalan.
Anggota DPRD, H. Hasan, menyarankan agar data resmi tersebut dikirimkan ke Sekretariat DPRD untuk menjadi bahan diskusi dan evaluasi bersama Komisi III dan Komisi II.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan Wilayah Tanah Bumbu, manajemen PT PPA, serta Serikat Buruh Patriot Pancasila (SBPP) Kabupaten Tanah Bumbu. (Oksa)
