LAMONGAN, kabarOne News.com- Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, memicu sorotan. *Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 1 Babat* diduga menolak menjalin kerja sama penyediaan bahan baku dengan *BUMDes Kaffa Gemilang Desa Plaosan.
Penolakan tersebut dinilai bertentangan dengan semangat pemberdayaan ekonomi lokal yang diamanatkan dalam regulasi program MBG.
Direktur BUMDes Kaffa Gemilang, Iwan Mardianto, menyayangkan sikap SPPG 1 Babat. Ia menegaskan pihaknya sudah memenuhi syarat administratif untuk menjadi pemasok.
“Perpres No. 115 Tahun 2025 dengan tegas menyatakan bahwa SPPG harus bersinergi dengan BUMDes setempat. Apalagi BUMDes Kaffa Gemilang sudah terdaftar secara resmi di BGN sebagai distributor kebutuhan bahan baku MBG. Di Kabupaten Lamongan, hanya ada lima BUMDes yang terdaftar, dan salah satunya adalah BUMDes kami,” ujar Iwan kepada wartawan, Kamis (14/08/2026).
Menurutnya, keterlibatan BUMDes dalam rantai pasok MBG penting untuk memastikan dampak ekonomi langsung dirasakan masyarakat desa.
Upaya konfirmasi ke pihak SPPG 1 Babat menghasilkan jawaban yang berbeda-beda.
Lewat Asisten Lapangan SPPG 1 Babat, Yusuf kepada salah satu awak media, menyebut mekanisme pengadaan sepenuhnya diserahkan ke mitra.
“Terkait belanja itu sepenuhnya tanggung jawab mitra,” ungkapnya.
Mitra SPPG 1 Babat, Tantri, berdalih pihaknya telah memenuhi kebutuhan bahan baku dari pelaku usaha lokal lain. Ia menyebut telah mengakomodasi UMKM di wilayah setempat untuk operasional MBG.
Sementara itu, Kepala SPPG 1 Babat, Tiara, mengaku belum menerima pengajuan resmi dari BUMDes Kaffa Gemilang.
“Kami tidak pernah menerima proposal pengajuan kerja sama antara BUMDes Kaffa Gemilang dengan SPPG,” tegas Tiara.
Publik Pertanyakan Transparansi dan Koordinasi ,Perbedaan keterangan di tingkat pelaksana ini memicu pertanyaan publik terkait transparansi dan komitmen penyerapan potensi lokal dalam Program MBG di Babat.
Hingga berita ini diturunkan, Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Kabupaten Lamongan belum memberikan keterangan resmi terkait mekanisme kemitraan SPPG dengan BUMDes di wilayah tersebut.
Program MBG sendiri merupakan program prioritas nasional yang salah satu tujuannya adalah menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan BUMDes, UMKM, dan petani setempat.
Sesuai Kode Etik Jurnalistik, berita ini disusun berimbang. Pihak SPPG 1 Babat dan mitra berhak memberikan hak jawab dan klarifikasi lebih lanjut kepada redaksi.
*Reporter:(Yani).
