LAMONGAN, KabarOneNews.com– Isu dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp150 ribu per kunjungan serta praktik jual-beli fasilitas mewah senilai Rp4,5 juta di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lamongan memicu polemik. Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Lamongan, Andi Hasyim, membantah keras seluruh tudingan tersebut dan memastikan seluruh layanan pemasyarakatan bebas biaya.
Polemik ini bermula dari pemberitaan pada Kamis (12/11/2026) yang menyoroti dugaan pungli terhadap pengunjung asal Kecamatan Turi karena kendala Kartu Keluarga (KK), serta peredaran ponsel dan penanak nasi (rice cooker) di kamar hunian.
Merespons informasi yang beredar di masyarakat, Pokja Wartawan Lamongan yang diketuai Amin Santoso melayangkan surat konfirmasi bernomor 012/KONF/RED/XI/2026 tertanggal 12 November 2026 sebagai bagian dari pemenuhan prinsip cover both sides sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam surat tersebut, Pokja mengajukan 12 poin pertanyaan tajam. Pertanyaan itu menyoroti kebenaran pungutan Rp150 ribu bagi pengunjung yang terkendala KK, dasar hukum kewajiban satu KK, dugaan transaksi sewa fasilitas Rp4,5 juta, peredaran barang terlarang di blok hunian, hingga kesiapan pihak Lapas apabila diperiksa oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur dan Itjen Kemenimipas.
Melalui surat klarifikasi resmi bernomor WP.15/PAS.19/UM.01.01/90/2026 tertanggal 16 November 2026, Andi Hasyim menegaskan bahwa seluruh tuduhan yang diberitakan tersebut tidak terbukti.
Terkait dugaan pungli Rp150 ribu dan syarat wajib satu KK, Kalapas menyatakan hal itu tidak benar. Mengacu pada Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kemenimipas RI Nomor PAS-75.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Standar Registrasi Tahanan dan Anak, setiap warga negara beridentitas resmi berhak membesuk tanpa harus tercantum dalam satu KK yang sama dengan warga binaan.
“Tidak ada pihak yang menawarkan atau menerima uang tersebut. Seluruh layanan pendaftaran kunjungan, baik langsung maupun daring, tidak dipungut biaya,” tegas Andi Hasyim dalam keterangan tertulisnya. Adapun penitipan uang tunai bagi warga binaan dilakukan resmi melalui karyawan Koperasi Lapas menggunakan kartu Brizzi di bawah pengawasan pengurus koperasi.
Andi juga menepis keras isu transaksi jual-beli atau penyewaan fasilitas mewah senilai Rp4,5 juta serta peredaran ponsel dan rice cooker di kamar hunian. Ia memastikan seluruh warga binaan memperoleh hak yang sama dan non-diskriminatif sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), yang dibuktikan melalui surat pernyataan warga binaan usai masa admisi orientasi.
Guna menjaga komitmen bebas dari Handphone, Pungli, dan Narkoba (HALINAR), Lapas Kelas IIB Lamongan menerapkan sistem pengawasan berlapis:
• Pemeriksaan Kunjungan: Barang bawaan pengunjung didaftarkan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), dipindai mesin X-Ray, lalu diperiksa manual oleh petugas.
• Pengawasan Pintu Utama: Seluruh orang dan barang yang melintas di Pos Pengamanan Pintu Utama (P2U), termasuk petugas Lapas tanpa terkecuali, wajib menjalani pemeriksaan badan dan barang bawaan.
• Razia Rutin: Penggeledahan kamar hunian dilaksanakan secara rutin dua kali sepekan serta melalui razia insidentil.
Andi menambahkan, tim Unit Layanan Pengaduan (ULP) telah melakukan pemeriksaan internal terhadap kelengkapan administrasi dan prosedur layanan kunjungan, dengan hasil tidak ditemukan adanya indikasi pungli oleh petugas. Ia juga menyatakan kesiapannya apabila Kanwil Ditjenpas Jatim maupun Itjen Kemenimipas turun langsung melakukan audit di Lapas yang beralamat di Jalan Sumargo Nomor 19, Lamongan tersebut.
Ke depan, pihak Lapas berkomitmen memperkuat pengawasan internal, membuka saluran pengaduan resmi melalui WhatsApp dan media daring dengan jaminan kerahasiaan pelapor, serta mengevaluasi pelayanan secara berkala. Di sisi lain, publik tetap menantikan pembuktian nyata di lapangan melalui keterbukaan data layanan agar polemik ini tuntas secara transparan.( Yani).


















