Kotabaru,KabarOnenews.com- Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos., melakukan audiensi dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Rencana Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Audiensi tersebut membahas permohonan dukungan pemanfaatan kawasan konservasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur prioritas daerah berupa pelabuhan penyeberangan baru milik Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Bupati menjelaskan, Kabupaten Kotabaru memiliki dua wilayah utama, yakni Kotabaru Kepulauan dan Kotabaru Daratan di Pulau Kalimantan. Konektivitas kedua wilayah hingga kini masih menghadapi kendala, khususnya pada layanan penyeberangan.
Menurutnya, layanan penyeberangan saat ini masih mengandalkan dua pelabuhan milik swasta dengan kapasitas terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat.
“Kita terkendala di penyeberangan. Pelabuhan yang ada sekarang adalah milik swasta dan kapasitasnya terbatas. Masyarakat sangat mengharapkan adanya pelabuhan milik Pemda yang bisa diakses dengan mudah,” ujar Muhammad Rusli.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemkab Kotabaru merencanakan pembangunan Pelabuhan Pemda Kotabaru di lokasi strategis di antara pelabuhan penumpang dan pelabuhan angkutan minyak yang telah ada.
Pelabuhan tersebut nantinya direncanakan dikelola Perusahaan Daerah (Perusda), sehingga keberadaannya diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat pelayanan transportasi antarkawasan.
“Kehadiran kita di sini ingin membuat Pelabuhan Pemda Kotabaru. Nanti akan kita usahakan feri-feri Pemda Kotabaru dan dikelola oleh Perusahaan Daerah, jadi daerah untuk daerah, dari masyarakat untuk masyarakat,” jelasnya.
Muhammad Rusli juga memaparkan, akses dari pusat perkantoran menuju bibir sungai sepanjang sekitar dua kilometer telah dibuka dan dikerjakan pemerintah daerah. Setelah menyeberangi sungai dengan lebar sekitar 40 hingga 50 meter, terdapat jalan sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer yang masuk dalam kawasan cagar alam.
Pemkab Kotabaru berharap kawasan tersebut dapat memperoleh dukungan kebijakan pemanfaatan untuk pembangunan akses jalan menuju Kotabaru Daratan, sehingga konektivitas antarkedua wilayah dapat semakin mudah.
Bupati menargetkan pembangunan pelabuhan tersebut dapat terealisasi sebelum berakhirnya masa jabatannya. Pemkab Kotabaru juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan merencanakan dukungan anggaran pembangunan pada 2028.
Ia menegaskan, pembangunan pelabuhan tersebut merupakan kebutuhan mendasar masyarakat Kotabaru. Karena itu, pemerintah daerah meminta dukungan pemerintah pusat agar rencana pembangunan dapat direalisasikan.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kotabaru memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis, khususnya peningkatan konektivitas dan pelayanan transportasi masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Kotabaru didampingi Kepala Bapperida, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, serta Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru beserta jajaran. Rombongan diterima langsung Kasubid Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Kementerian Kehutanan RI, Yana Juhana.
