Banjarmasin,KabarOnenews.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2025 dengan tema “Penguatan Peran Pemerintahan Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota dan Masyarakat
Jasa Konstruksi dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Jasa Konstruksi yang Berdaya Saing di Provinsi Kalsel”, di Banjarmasin, Selasa (25/11/2025).
Kegiatan ini dihadiri berbagai perangkat daerah dan instansi terkait, mulai dari Disperkim Kalsel, Bappeda, Disdikbud, Dinkes, Inspektorat, BPKAD, RSUD Ulin, RSUD Mohammad Ansari Saleh, RSGM, RSJ Sambang Lihum, Dinas PUPR Kalsel, serta Dinas Perkim dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Forum dibuka secara resmi oleh Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel, M. Yasin Toyib, yang diwakili Kepala Seksi Pengawasan, Maknawaroh, didampingi Kepala Seksi Pemberdayaan, Ihsan Riskiyandi.
Dalam sambutannya, Maknawaroh menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum yang menjadi ruang penting untuk menyatukan persepsi terkait pembangunan dan peningkatan kualitas jasa konstruksi di Banua.
“Kami menyambut gembira terselenggaranya kegiatan ini. Mudah-mudahan melalui forum seperti ini akan tercipta persepsi yang sama tentang peran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat jasa konstruksi dalam mendorong pertumbuhan sektor konstruksi yang berdaya saing di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber dari Direktorat Bina Konstruksi Kementerian PUPR yang berkenan hadir memberikan kontribusi.
Menurutnya, kolaborasi semua pihak, termasuk pelaku usaha, asosiasi, dan perguruan tinggi, menjadi kunci peningkatan kualitas jasa konstruksi di daerah.
“Kita perlu bersama-sama mempersiapkan badan usaha dan SDM konstruksi yang berkualitas dan kompetitif. Terlebih peran pengusaha swasta dan asosiasi kontraktor maupun konsultan sangat penting dalam pembangunan infrastruktur Banua,” ucapnya.
Maknawaroh menegaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam memastikan implementasi pengaturan jasa konstruksi yang memberi kemudahan bagi para pelaku usaha, termasuk dalam penyelesaian persoalan sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi.
Ia berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat dilakukan di daerah masing-masing demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat jasa konstruksi di Kalsel.
“Semoga forum ini memberikan hasil yang memuaskan dan menjadi pembelajaran yang dapat diterapkan di kabupaten/kota untuk mewujudkan pelayanan jasa konstruksi yang lebih baik,” tutupnya.
Sumber: MC Kalsel
