Kotabaru,KabarOnenews.com- Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakoor) Peningkatan Kualitas Anak Daerah (PK2D) Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini dilaksanakan dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Husnul Khatimah, S.H, M.H., dari Ruang Kolaborasi Lantai III Baperida Kotabaru secara virtual,Jumat (1/8/2025).
Rakoor ini merupakan tindak lanjut dari undangan Dinas PPPAKB Provinsi Kalsel kepada Kabupaten/kota, dengan agenda utama membahas hasil survei dan pemetaan terhadap indikator Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di Desa lokus yang telah ditetapkan.
Untuk Kabupaten Kotabaru, Desa Sampanahan Kecamatan Sampanahan menjadi lokasi fokus intervensi dalam upaya peningkatan kualitas anak daerah tahun 2025.
Dalam sambutannya, Hj. Husnul Khatimah menyampaikan apresiasi kepada kader kualitas keluarga yang telah berkontribusi dalam pengumpulan data di lapangan melalui aplikasi berbasis web.
“Tanpa data, kita tidak bisa mengidentifikasi permasalahan kualitas keluarga secara spesifik per indikator,” ujarnya.
Ia menambahkan, data yang dihimpun akan menjadi dasar informasi untuk menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan, serta indikator-indikator mana yang perlu difasilitasi dan ditingkatkan dalam program PK2D.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas DP3A Provinsi Kalsel, Pandu Aksana, turut memaparkan hasil survei terhadap Desa Sampanahan. Diketahui bahwa Desa tersebut memperoleh nilai IKK sebesar 75,91%, masuk dalam kategori keluarga responsif gender dan hak anak. Namun demikian, terdapat 9 dari 29 indikator yang masih berada di bawah nilai 75% atau masuk kategori “merah”.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Masyarakat Setda Kotabaru, H. Minggu Basuki yang mewakili Sekda dalam sambutannya, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas keluarga sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
“Kita ingin agar setiap keluarga memiliki ketahanan fisik, ekonomi, sosial, psikologis, serta sosial budaya yang kuat,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan kualitas keluarga ini merujuk pada Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peningkatan Kualitas Keluarga.
Berbagai program lintas sektor pun disinergikan untuk mendukung keberhasilan PK2D di Desa Sampanahan, antara lain:
1. Dinas Kesehatan – Penanganan stunting, penyuluhan kesehatan, pembinaan Posyandu balita, remaja, dan lansia.
2. DP3APPKB – Pelatihan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, pencegahan perkawinan anak, pembentukan forum perlindungan perempuan dan anak.
3. Disparpora – Bantuan fasilitas olahraga.
4. TP PKK Kabupaten – Pembinaan UP2K, pola asuh anak, kebun keluarga, dan program pokja lainnya.
5. Dinas Perkim – Program bedah rumah (Aladin).
6. Disdukcapil – Pelayanan administrasi kependudukan.
7. Dinas Perikanan – Gerakan gemar makan ikan, bantuan bibit.
8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan – Bantuan buku untuk perpustakaan desa.
9. Dinas Sosial – Bantuan sosial bagi disabilitas dan lansia.
10. Kesra Setda – Pelatihan pemandian jenazah.
11. Dinas Perindagkop – Pendampingan kelompok kerajinan dan legalitas usaha kecil.
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian – Bantuan bibit tanaman.
Mengakhiri sambutannya, H. Minggu Basuki mengajak seluruh pihak – mulai dari perangkat daerah, TP PKK, dunia usaha, hingga masyarakat – untuk mengambil peran aktif demi mewujudkan keluarga yang tangguh dan mandiri.
“Saya percaya, jika kita bekerja bersama dengan penuh komitmen dan integritas, maka kita akan mampu membentuk keluarga-keluarga tangguh yang menjadi pondasi kuat bagi kemajuan Desa Sampanahan dan Kabupaten Kotabaru secara keseluruhan,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Asisten I Bidang Pemerintahan dan Masyarakat H. Minggu Basuki, Ketua TP PKK Kabupaten Kotabaru, para kepala SKPD, camat Sampanahan, kepala Puskesmas Sampanahan, TP PKK Kecamatan Sampanahan, dan kepala desa setempat.(HRB)
By; Herpani
