BEKASI,KabarOneNews.com -*Seorang debitur berinisial SAP, warga Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, resmi mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penyelesaian pembiayaan kendaraan bermotor di PT Mandiri Utama Finance Syariah (MUF Syariah) Cabang Matraman.
Pengaduan tertanggal 16 November 2026 itu berisi keberatan atas besaran denda keterlambatan, biaya-biaya tambahan, dan penahanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dinilai memberatkan serta dipertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip pembiayaan syariah.
SAP mengaku sedang menghadapi tekanan ekonomi berat dengan penghasilan tidak menentu. Meski demikian, ia menyatakan tetap beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya melalui permohonan keringanan tagihan.
Ajukan Keringanan Pertama, Denda Dipangkas Separuh
Pada 18 September 2026, SAP mengajukan surat permohonan keringanan atas denda yang dibebankan PT MUF Syariah senilai Rp 12.724.353. Dengan alasan kondisi keuangan keluarga yang sulit, ia menyatakan kesanggupan membayar sebesar Rp 1.000.000untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Pihak MUF Syariah melalui pesan WhatsApp dari karyawan bernama Tari kemudian memberikan penawaran keringanan. Denda dikurangi menjadi Rp 6.362.000, ditambah biaya simpan BPKB Rp 60.000 dan Rp 250.000, sehingga total kewajiban menjadi Rp 6.672.000.
Angka tersebut dinilai SAP masih sangat memberatkan.
Keringanan Kedua Tak Kunjung Dibalas
Pada 9 Oktober 2026, SAP kembali mengirim surat permohonan keringanan kedua dengan menaikkan kesanggupan pembayaran menjadi Rp 1.500.000.
Hingga surat pengaduan dibuat, permohonan kedua tersebut diklaim belum mendapatkan balasan resmi maupun itikad baik penyelesaian dari pihak PT MUF Syariah.
Dua Poin Keberatan: Denda dan Transparansi
Dalam surat pengaduannya kepada OJK, SAP menyampaikan dua poin utama keberatan.
Pertama, munculnya beban denda yang sangat besar beserta biaya-biaya tambahan yang memberatkan. SAP mempertanyakan apakah pembebanan denda keterlambatan yang besar tersebut masih selaras dengan prinsip pembiayaan syariah yang diusung MUF Syariah, atau justru mirip dengan praktik bunga pada pembiayaan konvensional. Ia meminta hal itu diteliti lebih lanjut oleh otoritas yang berwenang.
Kedua, kurangnya transparansi. Penawaran keringanan hanya disampaikan lewat pesan WhatsApp tanpa surat resmi. Hal ini menimbulkan dugaan adanya oknum pada bagian penagihan (collection) yang tidak amanah, sehingga proses mediasi penyelesaian kewajiban menjadi tidak jelas.
“Saya memohon kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat menindaklanjuti laporan ini, memberikan teguran kepada PT Mandiri Utama Finance Syariah Cabang Matraman, serta memfasilitasi mediasi agar saya dapat memperoleh kembali BPKB kendaraan yang merupakan hak saya tanpa dibebani denda yang di luar kemampuan keuangan saya,” tulis SAP dalam surat pengaduannya.
Tembusan ke BPKN, Ombudsman RI, dan PWI
Surat pengaduan SAP tidak hanya ditujukan kepada OJK, tetapi juga ditembuskan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ombudsman Republik Indonesia, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Langkah ini diambil agar kasus pengaduan konsumen terhadap lembaga pembiayaan syariah ini mendapatkan perhatian luas, sekaligus menjadi pengingat bagi lembaga jasa keuangan untuk tetap menjaga prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan konsumen.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi KabarOneNews.com masih berupaya menghubungi pihak PT Mandiri Utama Finance Syariah Cabang Matraman untuk meminta tanggapan resmi terkait pengaduan tersebut.
Redaksi memberikan ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.( red).

















