Banjarbaru,KabarOnenews.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perhubungan terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi publik bagi masyarakat Banua.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M. Fitri Hernadi, usai memaparkan program prioritas di hadapan Gubernur H. Muhidin, Pj Sekretaris Daerah, serta Tenaga Ahli Gubernur.
Dalam paparannya, Fitri menegaskan bahwa penyediaan angkutan umum yang menjangkau hingga ke pelosok Desa menjadi salah satu fokus utama, sebagai bentuk pemenuhan janji keempat Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Selain penyediaan angkutan umum di wilayah perkotaan, kami juga akan memperluas jangkauan hingga ke kawasan pelosok. Kami akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota agar keberhasilan Trans Banjarbakula dapat direplikasi di Banua Anam, Saijaan Bersujud, dan wilayah lainnya di Kalsel,” ujarnya.
Untuk mendukung mobilitas menuju pusat pemerintahan, Dinas Perhubungan juga tengah merancang pengoperasian shuttle bus perkantoran. Layanan ini akan berkeliling melayani area perkantoran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Tujuannya agar masyarakat tidak perlu lagi membawa kendaraan pribadi saat memiliki urusan ke kantor pemerintahan. Dengan layanan ini, diharapkan tercipta pelayanan yang lebih nyaman, lancar, dan terintegrasi dengan Trans Banjarbakula, BRT, serta angkutan kota Banjarbaru,” jelas Fitri.
Tak hanya fokus pada angkutan penumpang, Dishub Kalsel juga memberikan perhatian serius terhadap penataan angkutan barang, khususnya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang kerap menimbulkan permasalahan di jalan.
“Pak Gubernur berharap Perda Nomor 3 segera direvisi, agar kewenangan pengendalian angkutan berat, tambang, dan sawit yang melintas di jalan umum bisa diperkuat. Kami akan bersinergi dengan kepolisian dan pihak terkait agar aturan ini memiliki payung hukum yang jelas,” tegasnya.
Penanganan angkutan berat ini akan dilakukan secara terukur. Kendaraan berat hanya akan diizinkan melintas dengan ketentuan dan dispensasi khusus dari pihak berwenang, demi menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan keselamatan, Fitri juga menambahkan bahwa Dishub berkomitmen melengkapi sarana penunjang seperti marka jalan, meskipun pada tahap awal belum dianggarkan secara khusus.
“Kami bertekad mewujudkan jalanan Kalsel yang bersih dari ODOL, melalui sinergi lintas sektor bersama kepolisian, Dishub Kabupaten/kota, Bapenda, dan Jasa Raharja. Semua ini untuk keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat,” tutupnya.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan optimistis mampu mewujudkan sistem transportasi publik yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan, guna mendukung visi pembangunan Kalsel yang maju dan merata.
By: Herpani
Sumber: MC Kalsel
