Kotabaru, Kabar One news.com- Kekecewaan masyarakat terhadap mangkraknya pembangunan jembatan penghubung ke Desa Tanjung Semalantan, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, kian mencuat.
Proyek strategis yang dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2024 itu mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Kotabaru dari Partai Hanura, Suriyah.
Suriyah mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan tersebut telah beberapa kali dianggarkan oleh Pemerintah Daerah. Namun, baru pada tahun ini pekerjaan fisiknya benar-benar dimulai.
Sayangnya, proses pembangunan dinilai berjalan tidak sesuai harapan akibat ulah kontraktor pelaksana yang dianggap tidak bonafide dan gagal menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
“Ini sangat disayangkan. Pemerintah daerah sudah beberapa kali menganggarkan, baru kali ini terlaksana, tapi justru tidak selesai karena kontraktornya tidak serius. Ini menjadi pelajaran penting,” ujarnya saat ditemui, Senin (14/4/2025) lalu.
Ia menekankan perlunya sikap selektif dari pemerintah daerah dan SKPD teknis dalam memilih mitra kerja. Banyak kontraktor, menurutnya, hanya mengandalkan uang muka sebesar 30 persen tanpa memiliki modal kerja yang cukup.
“Begitu mereka terima 30 persen, langsung mulai kerja. Tapi setelah uang muka habis, pekerjaan berhenti total. Ini yang terjadi di Tanjung Semalantan. Ke depan, kontraktor semacam ini tidak boleh dipilih lagi. Ini bukan soal uang muka saja, tapi komitmen dan kapabilitas,” tegas Suriyah.
Dengan anggaran sebesar Rp 17 miliar, ia menilai proyek tidak akan tuntas jika pengerjaannya dilakukan asal-asalan. Bahkan, tanpa perencanaan dan pengawasan yang matang, ia pesimis pembangunan jembatan itu bisa selesai dalam dua tahun.
Suriyah juga menyoroti pentingnya peran kepala Desa sebagai pengawas di lapangan. Ia berharap para kepala Desa aktif memberikan masukan dan turut mengawal jalannya pembangunan sebagai bentuk kontrol sosial.
“Masukan dari kepala Desa sangat kami perlukan. Setelah program dianggarkan, tugas kita bersama adalah memastikan pelaksanaannya menyentuh hingga ke pelosok Desa,” katanya.
Sementara itu, warga Desa Tanjung Semalantan menyuarakan kekecewaan mereka. Mereka berharap proyek vital ini segera dilanjutkan dan diselesaikan, mengingat jembatan tersebut merupakan akses utama bagi aktivitas ekonomi, sosial, hingga layanan publik.
“Kalau jembatannya tidak selesai-selesai, kami yang jadi korban. Akses jadi sulit, apalagi kalau darurat,” keluh Pikal, salah satu warga.
Kini, masyarakat berharap adanya langkah tegas dari pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek dan memastikan pembangunan jembatan tersebut dapat dituntaskan demi konektivitas dan kesejahteraan warga.(HRB)
By; Herpani
