kabaronenews
No Result
Lihat semua
  • Beranda
  • News
    • Daerah
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Nasional
  • Bisnis
  • Ekonomi
  • Hankam
  • Opini
  • Hukum
  • Lipsus
  • Politik
  • Ragam
  • Wisata
  • Beranda
  • News
    • Daerah
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Nasional
  • Bisnis
  • Ekonomi
  • Hankam
  • Opini
  • Hukum
  • Lipsus
  • Politik
  • Ragam
  • Wisata
No Result
Lihat semua
kabaronenews
Home News

Pokja Wartawan bersama RSUD Soegiri Buka-Bukaan Soal Pasien BPJS dan Umum

redaksi kabaronenews oleh redaksi kabaronenews
50 menit yang lalu
Pokja Wartawan bersama RSUD Soegiri Buka-Bukaan Soal Pasien BPJS dan Umum
8
VIEWS

LAMONGAN , KabarOneNews.com– Kepesertaan BPJS Kesehatan yang berstatus aktif ternyata belum tentu menjamin pasien terbebas dari biaya perawatan. Keluarga AL (76), seorang pasien lansia yang datang dalam kondisi lemas dan tak bisa bergerak, harus membayar tagihan sebesar Rp2.134.422 setelah menjalani perawatan selama empat hari di RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

Polemik ini memicu audiensi antara Kelompok Kerja Wartawan Lamongan (POKJA JALA MEGA) dengan jajaran manajemen RSUD Dr. Soegiri pada Senin 16 November 2026 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Sendang Agung Lantai 2. Dalam pertemuan tersebut, pihak rumah sakit menegaskan bahwa pengalihan pasien ke jalur umum merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi BPJS Kesehatan.

Berita‎ Terkait

STKIP Paris Barantai Kukuhkan 140 Sarjana, Siapkan SDM Unggul

Kalapas Lamongan Bantah Dugaan Pungli Rp150 Ribu dan Peredaran Barang Mewah, Tegaskan Layanan Gratis dan Siap Diperiksa

DPRD Tanah Bumbu Gelar Paripurna Propemperda 2027

Peristiwa ini bermula saat AL dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Dr. Soegiri pada Sabtu (10/10/2026) pukul 10.09 WIB. Menurut pihak keluarga, kondisi AL saat itu sangat lemas hingga tidak mampu menggerakkan tangan maupun kaki. Menganggap situasi tersebut darurat, keluarga langsung melarikan pasien ke rumah sakit tanpa melalui rujukan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Anak pasien, Widiyawati, mengungkapkan bahwa setelah menjalani pemeriksaan laboratorium, dokter memutuskan AL harus menjalani rawat inap selama empat hari di Ruang Bougenville lantai 4, kamar 402. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP), dr. Eko Budisantoso, Sp.PD, mendiagnosis AL mengalami osteoarthritis dan rheumatoid arthritis.

Namun, keluarga mengaku sejak awal pendaftaran pasien langsung diarahkan menggunakan jalur umum. Akibatnya, saat diperbolehkan pulang pada Selasa (13/10/2026), keluarga diwajibkan melunasi tagihan sebesar Rp2.134.422. Keluarga pun mempertanyakan alasan kartu BPJS aktif milik AL tidak dapat digunakan, sekaligus menyoroti komunikasi petugas pendaftaran IGD yang dirasakan kurang humanis.

“Ibu saya lemas dan tidak bisa bergerak. Mengapa di IGD justru diarahkan masuk jalur umum?” ujar Widiyawati.

Merespons keluhan warga tersebut, Kelompok Kerja – Junalis Kolaborasi Lamongan Megilan (POKJA – JALA MEGA) melayangkan surat permohonan audiensi bernomor 12/POKJA-LMG/RSUD/X/2026 pada 28 Oktober 2026 kepada Direktur Utama RSUD Dr. Soegiri sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers.

Dalam audiensi yang dihadiri Ketua Pokja Amin Santoso (KabarOneNews.com), Wakil Ketua Syaiful Anam (memorandum.disway.id), Sekretaris Sunardi (Duta.co), Ketua Litbang Suyono (Aleniasatu.id), Yusuf Alghoni (Realita.co), Muhaimin (analisajatim.com), serta Divisi Antar Lembaga Nuham, S.Ag (barometerinvestigasinews.id), wartawan meminta klarifikasi lima poin utama. Poin tersebut meliputi kronologi versi rumah sakit, standar operasional prosedur (SOP) triase kegawatdaruratan, mekanisme penjaminan pasien IGD tanpa rujukan FKTP, dasar penagihan biaya, hingga sikap pelayanan petugas.

Menanggapi hal itu, jajaran manajemen RSUD Dr. Soegiri hadir lengkap, mulai dari Direktur dr. Abdur Rohman, Sp.PD., FINASIM., M.EK., Wadir Pelayanan dan Penunjang dr. Budi Himawan, Sp.U, FICS., Wadir Umum dan Keuangan Laili Indayati, S.E., M.Si., Kabid Perencanaan dan Evaluasi dr. Ifadatul Waro, M.Kes., hingga Kasubag Hukum, Organisasi, dan Pemasaran Tadi, S.Kep., Ners.

Wadir Pelayanan dan Penunjang RSUD Dr. Soegiri, dr. Budi Himawan, menjelaskan bahwa penjaminan BPJS tidak semata-mata ditentukan oleh status aktif kepesertaan, melainkan juga berdasarkan indikasi medis serta klasifikasi pelayanan apakah masuk kategori kegawatdaruratan, spesialistik, atau nonspesialistik.

Menurutnya, beberapa kondisi pasien membutuhkan pemeriksaan penunjang tambahan untuk menentukan kategori medisnya, berbeda dengan kasus kecelakaan atau trauma berat yang indikasi gawat daruratnya terlihat jelas. Apabila hasil penilaian medis menyatakan pasien tidak memenuhi kriteria penjaminan BPJS, petugas akan mengarahkan dan menjelaskan skema pembiayaan jalur umum kepada keluarga.

dr. Budi juga menambahkan bahwa rumah sakit menyediakan mekanisme bantuan pembiayaan bagi pasien tidak mampu. Keluarga diberikan tenggat waktu hingga tiga hari untuk melengkapi surat keterangan dari kepala desa, bidan atau puskesmas, serta Dinas Kesehatan.

Sementara itu, Direktur RSUD Dr. Soegiri, dr. Abdur Rohman, menegaskan bahwa pihak rumah sakit hanya menjalankan aturan main yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, termasuk sistem rujukan berjenjang dari FKTP.

“Bukan kami menyalahkan BPJS, tetapi kami melaksanakan aturan BPJS. Kalau kemudian kami harus berhadapan langsung dengan pasien, memang itu menjadi bagian dari konsekuensi pelayanan. Apabila pasien masuk kategori pasien umum, maka tidak akan dicatat sebagai pasien BPJS karena memang tidak bisa ditanggung oleh BPJS,” tegas dr. Abdur Rohman.

Ia juga menepis tudingan adanya praktik klaim ganda, di mana pasien yang sudah membayar melalui jalur umum turut diklaim menggunakan nomor kepesertaan BPJS. Seluruh rekam administrasi pasien umum, kata dia, dicatat secara terpisah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meski manajemen rumah sakit telah memaparkan prosedur kerjanya, kasus yang menimpa AL masih menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat mengenai transparansi hasil penilaian triase awal di IGD dan dasar pengalihan status penjaminan selama masa rawat inap. Publik kini turut menanti penjelasan resmi dari BPJS Kesehatan Cabang Lamongan guna memastikan apakah pembebanan biaya Rp2,1 juta terhadap peserta JKN aktif tersebut telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(***)

SendShareTweet

Related‎ Posts

STKIP Paris Barantai Kukuhkan 140 Sarjana, Siapkan SDM Unggul
Daerah

STKIP Paris Barantai Kukuhkan 140 Sarjana, Siapkan SDM Unggul

November 17, 2026
3
Kalapas Lamongan Bantah Dugaan Pungli Rp150 Ribu dan Peredaran Barang Mewah, Tegaskan Layanan Gratis dan Siap Diperiksa
News

Kalapas Lamongan Bantah Dugaan Pungli Rp150 Ribu dan Peredaran Barang Mewah, Tegaskan Layanan Gratis dan Siap Diperiksa

November 16, 2026
21
DPRD Tanah Bumbu Gelar Paripurna Propemperda 2027
Daerah

DPRD Tanah Bumbu Gelar Paripurna Propemperda 2027

November 16, 2026
11
Enam Fraksi Terima Raperda Perubahan Perangkat Daerah
Daerah

Enam Fraksi Terima Raperda Perubahan Perangkat Daerah

November 16, 2026
11
Atlet Bulutangkis Lamongan Dilepas Menuju Kejurprov Jatim 2026, Bidik Posisi Empat Besar
Daerah

Atlet Bulutangkis Lamongan Dilepas Menuju Kejurprov Jatim 2026, Bidik Posisi Empat Besar

November 16, 2026
18
Renovasi Bangunan Restoran Di Cempaka Putuih Diduga Tebang Pohon Tanpa Izin
Metropolitan

Renovasi Bangunan Restoran Di Cempaka Putuih Diduga Tebang Pohon Tanpa Izin

November 16, 2026
46
Menuju MTQ Kalsel 2027, Kotabaru Mulai Seleksi Kafilah Terbaik
Daerah

Menuju MTQ Kalsel 2027, Kotabaru Mulai Seleksi Kafilah Terbaik

November 16, 2026
6
Awaludin Apresiasi Kapolsek Cup I, Dorong Prestasi Futsal Generasi Muda
Daerah

Awaludin Apresiasi Kapolsek Cup I, Dorong Prestasi Futsal Generasi Muda

November 15, 2026
87
Duta Damai BNPT-RI Jatim Gelar Sekolah Damai di SMPN 4 Kota Kediri, Harap Jadi Sekolah Percontohan di Jawa Timur
Daerah

Duta Damai BNPT-RI Jatim Gelar Sekolah Damai di SMPN 4 Kota Kediri, Harap Jadi Sekolah Percontohan di Jawa Timur

November 13, 2026
36
Responts Keluhan warga RW O2 ,Lurah Petojo Utara Jakarta Pusat memohon Dishub memasang plang dilarang parkir
Metropolitan

Responts Keluhan warga RW O2 ,Lurah Petojo Utara Jakarta Pusat memohon Dishub memasang plang dilarang parkir

November 13, 2026
14

Media Siber :

Info Publik:

Kolom Ucapan :

Rekomendasi‎ Berita

Kotabaru Sambut Tim Penilai PK2D Kalsel, Desa Sampanahan Jadi Lokus Penilaian

Kotabaru Sambut Tim Penilai PK2D Kalsel, Desa Sampanahan Jadi Lokus Penilaian

6 bulan yang lalu
37
MPO FKBN Bakorda Kabupaten Lamongan Hadiri Seminar dan Diskusi Ekonomi, Ketahanan Pangan Berbasis Hukum Ekonomi Syariah.

MPO FKBN Bakorda Kabupaten Lamongan Hadiri Seminar dan Diskusi Ekonomi, Ketahanan Pangan Berbasis Hukum Ekonomi Syariah.

1 tahun yang lalu
32
FEB UNISLA Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Workshop Digital Marketing di Era Transformasi Digital

FEB UNISLA Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Workshop Digital Marketing di Era Transformasi Digital

9 bulan yang lalu
51

Advertorial Idul Fitri :

Advertorial :

Berita‎ Populer

  • Renovasi Bangunan Restoran Di Cempaka Putuih Diduga Tebang Pohon Tanpa Izin

    Renovasi Bangunan Restoran Di Cempaka Putuih Diduga Tebang Pohon Tanpa Izin

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Awaludin Apresiasi Kapolsek Cup I, Dorong Prestasi Futsal Generasi Muda

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kalapas Lamongan Bantah Dugaan Pungli Rp150 Ribu dan Peredaran Barang Mewah, Tegaskan Layanan Gratis dan Siap Diperiksa

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Desak Gelar Perkara Khusus, Tim Kuasa Hukum Tjhang A Sang Sambangi Polda Metro Jaya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Atlet Bulutangkis Lamongan Dilepas Menuju Kejurprov Jatim 2026, Bidik Posisi Empat Besar

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Member Of :

kabaronenews

Copyright 2016 © PT. KABAR MEDIA INDONESIA

Navigate Site

  • Kebijakan Privasi
  • Jasa Publikasi
  • Kode etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi KabaroneNews.com
  • Info Lainnya

Follow Us

No Result
Lihat semua
  • Beranda
  • News
    • Daerah
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Nasional
  • Bisnis
  • Ekonomi
  • Hankam
  • Opini
  • Hukum
  • Lipsus
  • Politik
  • Ragam
  • Wisata

Copyright 2016 © PT. KABAR MEDIA INDONESIA