Proyek RTH Hingga Tooping Jalur Hijau di Jakarta Timur Diduga Mubazir, Aktivis Soroti Aroma Korupsi Miliaran Rupiah Di Sudin Tamhut

Jakarta, kabaronenews.com – Dua paket proyek Tahun Anggaran (TA) 2025 di Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Sudin Tamhut) Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi sorotan tajam. Proyek tersebut diduga dijadikan ajang praktik korupsi oleh oknum pejabat bersama rekanan binaan pejab yang ditunjuk sebagai pelaksana.
Adapun dua proyek yang dipersoalkan yakni pekerjaan Looping Jalur Hijau oleh PT Panen Tapu Jaya (PTJ)dengan pagu anggaran sebesar Rp2.363.347.966, serta proyek penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh PT Lebah Rajin Sejahtera senilai (LRS) Rp2.499.998.648.
Sejumlah pihak menilai kedua proyek tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bahkan terkesan hanya menghamburkan uang rakyat yang bersumber dari APBD DKI Jakarta.
Hal itu diungkapkan M. Syahroni, penggiat anti-korupsi dari NGO Jaring Antisipasi Keamanan (Jalak), saat ditemui di kawasan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Selasa (31/3/2026).
“Proyek ini sudah menjadi sorotan publik. Nilainya fantastis hingga miliaran rupiah, tapi tidak bisa dinikmati masyarakat. Ini patut diduga sebagai proyek mubazir,” tegas Syahroni.
Ia menambahkan, hingga saat ini kedua proyek tersebut belum memberikan dampak signifikan bagi warga, khususnya di wilayah Jakarta Timur yang menjadi lokasi pekerjaan.
Keluhan serupa juga disampaikan Mahut (65), warga sekitar yang sehari-hari berjualan kopi di dekat lokasi proyek RTH. Ia mengaku hingga kini area tersebut masih tertutup dan belum bisa dimanfaatkan.
“Iya mas, masih ditutup. Saya kurang tahu kenapa, tapi sampai sekarang masih dipagar seng, seperti terbengkalai,” ujarnya saat ditemui wartawan, Rabu (1/4/2026).
Sorotan juga datang dari kalangan aktivis. Sariman Sidabutar, perwakilan koalisi LSM Bersatu Jakarta, menyatakan pihaknya akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.
“Kami bersama sejumlah LSM akan melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum. Ini harus diusut tuntas,” tegasnya.
Sariman juga mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Sudin Tamhut Jakarta Timur, Dwi Saridati Ponangsea.
Menurutnya, dugaan pemborosan anggaran ini bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah mendorong efisiensi anggaran di seluruh sektor pemerintahan.
“Di saat pemerintah pusat dan daerah gencar melakukan efisiensi, justru di lapangan muncul proyek yang diduga mubazir dan sarat penyimpangan,” tambahnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan sejak Senin hingga Rabu (1/4/2026), kedua proyek tersebut masih tertutup pagar seng. Bahkan, sejumlah bagian fisik bangunan terlihat mengalami kerusakan cukup parah meski baru beberapa bulan selesai dari proses serah terima pekerjaan (PHO).
Di lokasi juga terlihat seorang petugas PJLP tengah melakukan pemeliharaan sederhana seperti memotong rumput, sementara fasilitas utama belum dapat diakses publik.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Sudin Tamhut Jakarta Timur, Dwi Saridati Ponangsea, belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Informasi dari petugas keamanan kantor menyebutkan yang bersangkutan sedang berada di Balai Kota.
Sementara itu, Direktur PT Panen Tapu Jaya, Pangaribuan, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Bahkan, nomor wartawan yang mencoba menghubungi disebut telah diblokir.
Kasus ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran proyek pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.(Red)